A. Pendahuluan
Pendidikan Kepramukaan di
Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang
merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu
diketahui sejarah perkembangan Kepramukaan di Indonesia.
B. Sejarah Singkat Gerakan Pramuka
Gagasan Boden Powell yang
cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai negara termasuk
Netherland atau Belanda dengan nama Padvinder. Oleh orang Belanda gagasan itu
dibawa ke Indonesia dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia
dengan nama NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan
Pandu-Pandu Hindia Belanda).
Oleh pemimpin-pemimpin gerakan
nasional dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia
Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncul
bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain JPO (Javaanse Padvinders
Organizatie) JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nationale Islamitsche
Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling Padvindery), HW (Hisbul Wathon).
Dengan adanya larangan
pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Padvindery maka K.H. Agus Salim
menggunakan nama Pandu atau Kepanduan. Dengan meningkatnya
kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi
kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra)
bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian tahun 1931
terbentuklah PAPI (Persatuan Antar Pandu Indonesia) yang berubah menjadi BPPKI
(Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938.
Pada waktu pendudukan Jepang
Kepanduan di Indonesia dilarang sehingga tokoh Pandu banyak yang masuk Keibondan,
Seinendan dan PETA. Setelah tokoh proklamasi
kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di
Sala sebagai satu-satunya organisasi kepanduan.
Sekitar tahun 1961 kepanduan
Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3
federasi organisasi yaitu IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) berdiri 13 September
1951, POPPINDO (Persatuan Pandu Puteri Indonesia) tahun 1954 dan PKPI
(Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia). Menyadari kelemahan yang ada maka ketiga
federasi melebur menjadi satu dengan nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan
Indonesia).
Karena masih adanya rasa
golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan
Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan Pioner Muda
seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila dalam
Perkindo menentangnya dan dengan bantuan perdana Menteri Ir. Juanda maka
perjuangan menghasilkan Keppres No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang
pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Pjs Presiden RI Ir Juanda karena
Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang.
Di dalam Keppres ini gerakan
pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah
Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga
organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka
dilarang keberadaannya.
C. Perkembangan Gerakan Pramuka
Ketentuan dalam Anggaran Dasar
gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan
yang pelaksanaannya seperti tersebut di atas ternyata banyak membawa perubahan
sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya. Gerakan pramuka ternyata
lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari kota ke desa.
Kemajuan Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang
dijalankan di tiap tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus Depan.
Mengingat kira-kira 80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 % adalah
petani maka tahun 1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka
mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini
terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menarik
perhatian Pimpinan Masyarakat. Maka tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua
Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna
Bumi. Kemudian diikuti munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara dan Bahari. Untuk
menghadapi problema sosial yang muncul maka pada tahun 1970 menteri
Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Ka Kwarnas mengeluarkan instruksi
bersama tentang partisipasi gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan
transmigrasi dan koperasi. Kemudian perkembangan gerakan pramuka dilanjutkan
dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa
dengan berbagai instansi terkait.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar